Berita Utama

Stunting

Pemantapan Early Detection Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Tengah

| Senin, 07 Oktober 2019 - 11:51:49 WIB | dibaca: 24 pembaca

Palangka Raya - Stunting atau sering disebut pendek adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan stimulasi psikososial serta paparan infeksi berulang terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia dua tahun. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi (-2SD) anak seusianya. Masyarakat belum menyadari bahwa stunting adalah suatu masalah serius, hal ini dikarenakan belum banyak yang mengetahui penyebab, dampak dan pencegahannya. Stunting dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1.000 HPK tidak hanya menyebabkan hambatan pertumbuhan fisik dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit, tetapi juga mengancam perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan saat ini dan produktivitas anak di masa dewasanya. Secara jangka panjang, stunting dapat mengakibatkan kerugian ekonomi. Kerugian ekonomi akibat stunting pada angkatan kerja di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 10,5% dari produk domestik bruto (PDB), atau setara dengan Rp 386 triliun.

Dalam sambutannya Kepala Dinas Kesehatan Prov.Kalteng dr.Suyuti Syamsul, MPPM menambahkan, Anak dibawah usia lima tahun (balita) sangat pendek dan pendek (stunting) di Indonesia merupakan salah satu masalah besar yang dihadapai sektor kesehatan. Stunting  adalah suatu kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah dua tahun (baduta) yang disebabkan kurang gizi kronis dan terjadi sejak ibu mulai mengandung sampai dengan anak usia 2 tahun. Stunting mengakibatkan otak dan fisik seorang anak sulit berkembang, serta mempengaruhi kognitif, produktivitas, dan tingkat kesehatan lebih rendah.

Menurut WHO, stunting akan menjadi  masalah kesehatan masyarakat pada suatu negara jika prevalensinya mencapai 20 % atau lebih. Pemerintah telah bertekad mempercepat penanggulangan stunting di Indonesia melalui berbagai program dan kegiatan. Upaya penanggulangan stunting di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat yakni: (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 42/2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG), dan; (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMN) 2015-2019. Target penurunan stunting menurut RPJMD 2015-2019 adalah 28 % pada tahun 2019.

Stunting telah menjadi isu kesehatan masyarakat yang sangat serius dan mengancam ketahanan nasional bangsa Indonesia. Begitu seriusnya masalah stunting, sampai Presiden memandang perlu penggalangan gerakan nasional untuk mengatasinya. Presiden bahkan menyatakan akan memimpin langsung gerakan tersebut dan memerintahkan agar kementerian terkait membuat program dengan langkah-langkah yang terfokus dan terintegrasi. Menindaklanjuti gerakan nasional penanggulangan stunting, Kantor Staf Presiden telah melakukan berbagai langkah dan kegiatan termasuk inisiasi kemitraan pemerintah dan swasta dalam Gerakan Nasional Pencegahan Stunting. Gerakan nasional ini merupakan bagian dari pembangunan sumber daya manusia Indonesia, Jum’at(4/10).

 

Sumber : Bidang Kesmas










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)