Berita Utama

Jkn / Kis

Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Kartu Indonesia Sehat (Kis)

| Kamis, 28 Februari 2019 - 11:34:55 WIB | dibaca: 152 pembaca

Dalam Peraturan Presiden Nomor.19 Tahun 2016 dikatakan bahwa  pelayanan kesehatan kepada peserta jaminan kesehatan harus memperhatikan mutu pelayanan yang berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektifitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya. Selanjutnya disebutkan bahwa seluruh masyarakat wajib menjadi peserta jaminan kesehatan paling lambat pada tahun 2019.

Lima tahun penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional banyak terdapat permasalahan di lapangan mulai dari pendaftaran kepesertaan  yang kebijakan sangat cepat berubah tanpa diiringi sosialisasi yang maksimal pada masyarakat, tempat tidur rumah sakit yang penuh serta panjangnya antrian berobat, obat yang tidak tersedia dan adanya tambahan iuran biaya dari peserta. Disamping itu perubahan kepesertaan penerima bantuan iuran (PBI) APBN dan pendistribusian Kartu Indonesia Sehat (KIS) berdampak munculnya permasalahan baru. Semua permasalahan ini merupakan tantangan untuk menata program lebih baik kedepannya. Salah satu upaya untuk mengatasi sengketa antar pelaku jaminan kesehatan pemerintah telah membentuk Dewan Pertimbangan Klinis dan Tim Pertimbangan Klinis. Tim ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan kepuasan penyelenggaraan program jaminan kesehatan.

Agar kegiatan dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien maka perlu dukungan kegiatan Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan melakukan  : Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Kesehatan JKN KIS di Daerah. Berkenaan dengan itu, maka perlu disesuaikan tugas dan fungsi dalam Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dengan fokus mendukung pelaksanaan penyelenggaraan JKN dan penyiapan data pembiayaan kesehatan.

Dukungan Operasional Pelaksanaan Tim Monev Tingkat Kabupaten/Kota serta Tim Pertimbangan Klinis Tingkat Provinsi, Pendanaan dapat digunakan untuk

1.       Rapat internal Tim Monev dan Tim Pertimbangan Klinis JKN Tingkat Provinsi, dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali dalam setahun dengan peserta rapat sebanyak 20 orang; dihadiri oleh Tim Monev dan Tim Pertimbangan Klinis serta para pihak ahli terkait (Ad hoc) program JKN/KIS  dalam penyelesaian sengketa pelaksanaan JKN yang terjadi di provinsi dan kabupaten/kota.

2.       Rapat internal Tim Monev JKN Tingkat Kabupaten/Kota , dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam kurun waktu setahunn dengan peserta rapat sebanyak 15 orang; dihadiri oleh tim Monev Jkn dan pihak-pihak terkait program JKN/KIS.

Biaya Administrasi Tim Monev JKN tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tim Pertimbangan Klinis JKN Tingkat Provinsi dapat digunakan dengan pemenuhan belanja kebutuhan pendukung seperti belanja ATK, biaya fotokopi, dan Komputer supplies.

 

 

Sumber : Bidang Yankes










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)