Berita Utama

DAK SPM

Rapat Koordinasi Monitoring & Evaluasi Dana Dekonsentrasi/Anggaran Kesehatan, DAK dan SPM Kesehatan

| Kamis, 12 Desember 2019 - 08:58:07 WIB | dibaca: 102 pembaca

Palangka Raya - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengamanatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, diantaranya untuk meningkatkan pembangunan kesehatan, sehingga Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas. Fakta yang sering terjadi di beberapa daerah adalah dengan tersedianya DAK tersebut maka pada APBD murni untuk anggaran kesehatan mendapat potongan,. Di sisi lain yang sering terjadi pula adalah anggaran kesehatan di beberapa daerah tidak konsisten untuk memenuhi kecukupan alokasi anggaran kesehatan sebesar 10% dari APBD Murni sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009.

Dinas Kesehatan Provinsi sebagai sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat sebagaimana amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu kabupaten dan kota dalam melaksanakan pembangunan kesehatan, terutama dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK). Berbagai upaya telah dilakukan untuk memacu Dinas Kesehatan dan RSUD kabupaten/Kota agar dapat melaksanakan kegiatan secara optimal. Salah satunya adalah dengan melakukan Monitoring dan evaluasi secara berkala serta melakukan Advokasi Pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota se- Kalimantan Tengah.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu kebijakan pembangunan yang wajib kita laksanakan untuk dapat memberikan pelayanan minimal kepada masyarakat. Kata “Wajib” tersebut memiliki makna yang mendalam, yaitu agar capaian SPM 100% diberikan kepada kelompok sasaran. Apabila tidak mencapai maka ada konsukuensi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yaitu berupa pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi daerah, Kepala Daerah akan “disekolahkan” kembali di Kemendagri dan juga pemberhentian Kepala Daerah.

Pada Pertemuan ini juga akan mengenalkan Costing pembiayaan untuk SPM, yang harapannya dengan adanya model ini akan dapat digunakan untuk mengadvokasi Pengambil Kebijakan dalam hal perencanaan dan penganggaran di daerah.

Kami dari Dinas Kesehatan Provinsi sudah mengupayakan agar program dan kegiatan tahun 2020 mengarah pada SPM Provinsi dan SPM Kabupaten/Kota. Untuk membantu kabupaten kota, yang mampu kami kerjakan adalah dengan melakukan pembinaan secara teknis serta memberikan pelatihan bagi tenaga kesehatan di daerah tingkat kabupaten/kota, hal tersebut juga tentunya agar tidak bertentangan dengan kewenangan yang telah diatur oleh pemerintah pusat pada UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Sebagai informasi pada tingkat provinsi, melalui Biro Pemerintahan dan Biro Hukum akan mengeluarkan Peraturan Gubernur mengenai Implementasi SPM di level provinsi Kalimantan Tengah yang mana bertujuan akan memonitoring dan mengevaluasi seluruh capaian SPM di Kalimantan Tengah sebelum dilaporkan kepada Kemendagri, Rabu(11/12).










Komentar Via Website : 0