Berita Utama

Jabfung

Rapat Koordinasi Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan Prov.Kalteng Tahun 2019

| Selasa, 22 Oktober 2019 - 00:00:13 WIB | dibaca: 50 pembaca

Palangka Raya - Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang artinya bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau adalah juga merupakan hak seluruh warga Negara Indonesia dimana pun berada. Maka dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka melakukan upaya kesehatan menuntut perlunya dukungan sumber daya khususnya tenaga kesehatan yang memadai baik dari segi kualitas, kuantitas maupun penyebarannya, yang kompeten dan profesional sebagai upaya peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan yang konsepsional, sistematis, konsisten dan berkesinambungan sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara jujur, adil dan merata.

Dalam sambutannya Kepala Dinas Kesehatan Prov.Kalteng dr. Suyuti Syamsul, MPPM mengatakan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan mengamanatkan bahwa perlunya Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan, maka untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas diperlukan SDM Kesehatan yang profesional berkaitan dengan praktik dan etika profesi serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan disamping perlunya advokasi kepada tenaga kesehatan dalam kompetensinya. Dengan demikian Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota sebagai pelaksana teknis kebijakan kesehatan berwenang menetapkan kebijakan, membina, mengawasi tenaga kesehatan selaras dengan kebijakan Nasional dan Provinsi.

Saya menyambut gembira dengan adanya Rapat Koordinasi Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 ini, sehingga dapat memfasilitasi dan mengadvokasi pejabat fungsional untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan sistematis melalui pembinaan dan pengawasan dari instansi pengguna pejabat fungsional terutama di Wilayah Kabupaten / Kota, (18/10).

 

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)