Berita Utama

JKN / KIS

Rapat Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) / Kartu Indonesia Sehat (KIS)

| Senin, 05 November 2018 - 10:15:41 WIB | dibaca: 41 pembaca

Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus berkembang sesuai amanat pada perubahan UUD 1945 Pasal 34 ayat 2, yaitu menyebutkan bahwa Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan dimasukkannya Sistem Jaminan Sosial dalam perubahan UUD 1945, terbitnya UU nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menjadi suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan terkait memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.

Dalam Peraturan Presiden Nomor.19 Tahun 2016 dikatakan bahwa pelayanan kesehatan kepada peserta jaminan kesehatan harus memperhatikan mutu pelayanan yang berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektifitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya. Selanjutnya disebutkan bahwa seluruh masyarakat wajib menjadi peserta jaminan kesehatan paling lambat pada tahun 2019.

Lima tahun penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional banyak terdapat permasalahan di lapangan mulai dari pendaftaran kepesertaan yang kebijakan sangat cepat berubah tanpa diiringi sosialisasi yang maksimal pada masyarakat, tempat tidur rumah sakit yang penuh serta panjangnya antrian berobat, obat yang tidak tersedia dan adanya tambahan iur biaya dari peserta. Disamping itu perubahan kepesertaan penerima bantuan iuran (PBI) APBN dan pendistribusian Kartu Indonesia Sehat (KIS) berdampak munculnya permasalahan baru. Semua permasalahan ini merupakan tantangan untuk menata program lebih baik kedepannya. Salah salah satu upaya untuk mengatasi sengketa antar pelaku jaminan kesehatan pemerintah telah membentuk Dewan Pertimbangan Klinis dan Tim Pertimbangan Klinis. Tim ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan kepuasan penyelenggaraan program jaminan kesehatan.

Agar kegiatan dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien maka perlu dukungan kegiatan Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan melakukan  : Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Kesehatan JKN KIS di Daerah.

Berkenaan dengan itu, maka perlu disesuaikan tugas dan fungsi dalam Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dengan fokus mendukung pelaksanaan penyelenggaraan JKN dan penyiapan data pembiayaan kesehatan.

Kegiatan ini dilaksanakan di Provinsi dan Kabupaten / Kota sebagai upaya koordinasi program dengan melibatkan peserta lintas program/lintas sector dengan rincian sebagai berikut :

1.Rapat Koordinasi di Provinsi :

a.Peserta Rapat berjumlah 20 orang, terdiri dari : Tim Pertimbangan Klinis, Tim Monev JKN dan stakeholder terkait Dinas Kesehatan Provinsi, Lintas Sektor / Lintas Program

b.Tempat Pelaksanaan : Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 

c.Dilaksanakan 2x dalam setahun

2.Rapat Koordinasi di Kabupaten / Kota :

a.Peserta Rapat berjumlah 15 orang, terdiri dari : Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota , Lintas Sektor / Lintas Program, Tim Monev JKN dan stakeholder terkait

b.Tempat Pelaksanaan : Kabupaten / Kota se Kalimantan Tengah

c.Dilaksanakan 2x dalam setahun

Tujuan Pelaksanaan kegiatan ini yakni tercapainya kesepakatan dalam berbagai aspek penyelenggaraan program Pembiayaan Kesehatan dan JKN / KIS di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)